JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa birokrasi merupakan mesin utama dalam pembangunan, sehingga reformasi birokrasi tidak hanya sebatas pada perbaikan tata kelola internal.
“Reformasi birokrasi fokus pada upaya efisiensi internal serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi,” kata Menteri Rini di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Menurutnya, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan, agar kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan pemerintahan berbasis manusia (human-based governance) dan transformasi digital.
“Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human based governance dan transformasi digital,” tuturnya.
Rini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan hasil positif, dengan tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat di kementerian, lembaga, serta provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurut dia, rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada tahun 2023 sebesar 76,81, kemudian pada tahun 2014 tercatat 52,31. Sementara itu, pada provinsi sebesar 69,71 sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 sebelumnya 55,97.
Gambaran 5 tahun terakhir reformasi birokrasi Indonesia, lanjut Rini, juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.
Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.
Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Menteri Rini melalui keterangan tertulis.
